Senin, Oktober 26, 2009

Biografi Ki hajar Dewantara


Ki Hajar Dewantara




Nama Asli: Raden Mas Soewardi Soeryaningrat
Lahir: Yogyakarta, 2 Mei 1889
Wafat: Yogyakarta, 28 April 1959

Pendidikan:
= Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda)
= STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera) tidak tamat
= Europeesche Akte, Belanda
= Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1957

Karir:
= Wartawan Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, 
Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara
= Pendiri Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional 
Tamansiswa) pada 3 Juli 1922
= Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama.

Organisasi:
= Boedi Oetomo 1908
= Pendiri Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia) 25 Desember 1912

Penghargaan:
Bapak Pendidikan Nasional, hari kelahirannya 2 Mei dijadikan hari Pendidikan Nasional
Pahlawan Pergerakan Nasional (surat keputusan Presiden RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959)


Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama

Pendiri Taman Siswa ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan), ing madya mangun karsa (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), ing ngarsa sungtulada (di depan memberi teladan). Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 28 April 1959 dan dimakamkan di sana. 

Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya.

Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya.

Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Boedi Oetomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.

Kemudian, bersama Douwes Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo, ia mendirikan Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia) pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka.

setelah ditolaknya pendaftaran status badan hukum Indische Partij ia pun ikut membentuk Komite Bumipoetra pada November 1913. Komite itu sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite Boemipoetra itu melancarkan kritik terhadap Pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. 

Sehubungan dengan rencana perayaan itu, ia pun mengkritik lewat tulisan berjudul Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda) dan Een voor Allen maar Ook Allen voor Een (Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga). Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda yang dimuat dalam surat kabar de Expres milik dr. Douwes Dekker itu antara lain berbunyi: 

"Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. 

Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikitpun".

Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukuman internering (hukum buang) yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk bertempat tinggal. Ia pun dihukum buang ke Pulau Bangka. 

Douwes Dekker dan Cipto Mangoenkoesoemo merasakan rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil. Mereka pun menerbitkan tulisan yang bernada membela Soewardi. Tetapi pihak Belanda menganggap tulisan itu menghasut rakyat untuk memusuhi dan memberontak pada pemerinah kolonial. Akibatnya keduanya juga terkena hukuman internering. Douwes Dekker dibuang di Kupang dan Cipto Mangoenkoesoemo dibuang ke pulau Banda.

Namun mereka menghendaki dibuang ke Negeri Belanda karena di sana mereka bisa memperlajari banyak hal dari pada didaerah terpencil. Akhirnya mereka diijinkan ke Negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman.

Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Raden Mas Soewardi Soeryaningrat berhasil memperoleh Europeesche Akte.
Kemudian ia kembali ke tanah air di tahun 1918. Di tanah air ia mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan.

Setelah pulang dari pengasingan, bersama rekan-rekan seperjuangannya, ia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa) pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. 

Tidak sedikit rintangan yang dihadapi dalam membina Taman Siswa. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut.

Di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Tamansiswa, ia juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. 

Sementara itu, pada zaman Pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetap dilanjutkan. Waktu Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dalam tahun 1943, Ki Hajar duduk sebagai salah seorang pimpinan di samping Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan K.H. Mas Mansur. 

Setelah zaman kemedekaan, Ki hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Nama Ki Hadjar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan (bapak Pendidikan Nasional) yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional melalui surat keputusan Presiden RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Penghargaan lain yang diterimanya adalah gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1957.

"tut wuri handayani,
ing madya mangun karsa,
ing ngarsa sung tulada".

Semboyan atau asas tersebut memiliki arti masing-masing sebagai berikut: tut wuri handayani mempunyai arti dari belakang memberikan dorongan dan arahan, ing madya mangun karsa berarti di depan memberi teladan dan ing ngarsa sung tulada diartikan ditengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan yang di dalamnya banyak terdapat perbedaan-perbedaan dan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut tidak boleh membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Karena Tuhan memberi manusia kemerdekaan untuk mengembangkan diri dari ikatan alamiah menuju tingkatan budaya.

Jadi kemerdekaan mengembangkan diri adalah hakikat dari sebuah pendidikan sehingga pendidikan itu tidak dapat dibatasi oleh tirani kekuasaan, politik atau kepentingan tertentu. Ini dibuktikan dengan sejarah dimana tidak pernah ada pendidikan yang berhasil kalau tumbuh di dalam alam keterkungkungan atau penjajahan. Pada masa pergerakan dan perjuangan mencapai kemerdekaan, dia memiliki dasar pemikiran yang sangat tepat, bagaimana cara sebuah bangsa dapat mencapai kemerdekaan yaitu dengan memajukan pedidikan bagi rakyatnya secara menyeluruh. Sebenarnya pandangannya itu bukan hanya diterapkan pada masa perjuangan mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan akan tetapi bisa juga diterapkan pada konteks saat ini dalam mengisi kemerdekaan dengan hasil karya yang lebih gemilang bagi bangsa dan negara. Karena bukan saja kemerdekaan secara politik yang diproklamasikan tahun 45 akan tetapi dengan pendidikan juga untuk memerdekakan bangsa dari penjajahan dalam bidang budaya, ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, lingkungan, keamanan, dan sebagainya dari pihak lain.

Tokoh peletak dasar pendidikan nasional ini terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Yogyakarta. Pendidikan dasarnya diperoleh di Sekolah Dasar dan setelah lulus ia meneruskan ke Stovia di Jakarta, tetapi tidak sampai selesai. Kemudian bekerja sebagai wartawan dibeberapa surat kabar antara lain Sedya Tama, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara. Ia tergolong penulis tangguh pada masanya; tulisan-tulisannya sangat tegar dan patriotik serta mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya.

Selain menjadi seorang wartawan muda RM Soewardi juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, ini terbukti di tahun 1908 dia aktif di Boedi Oetama dan mendapat tugas yang cukup menantang di seksi propaganda. 

Dalam seksi propaganda ini dia aktif untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara Setelah itu pada tanggal 25 Desember 1912 dia mendirikan Indische Partij yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka, organisasi ini didirikan bersama dengan dr. Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo. Organisasi ini berusaha didaftarkan status badan hukumnya pada pemerintah kolonial Belanda tetapi ditolak pada tanggal 11 Maret 1913, , dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Idenburg sebagai wakil pemerintah Belanda di negara jajahan. Alasan penolakkannya adalah karena organisasi ini dianggap oleh penjajah saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentangpemerintah kolonial Belanda!.

Ada sebuah tulisannya yang bertujuan mengkritik perayaan seratus tahun bebasnya Negeri Belanda dari penjajahan Perancis pada bulan November 1913, dan dirayakan juga di tanah jajahan Indonesia dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Judul tulisannya adalah Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda) dan petikannya sebagai berikut: 

"Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. 

Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! "Kalau aku seorang Belanda" Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikitpun".

Tulisan tersebut dimuat dalam surat kabar de Expres milik dr. Douwess Dekker, dan tulisan lain yang bernada protes pada pemerintah kolonial Belanda adalah Een voor Allen maar Ook Allen voor Een (Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga). Protes ini berkaitan dibentuknya Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda, selain karya tulis sebenarnya dibentuk juga sebuah orgarnisasi bernama Komite Boemipoetra sebagai komite tandingan dari komite yang dibentuk oleh Idenburg. Komite Boemipoetra juga merupakan organisasi yang dibentuk setelah ditolaknya pendaftaran status badan hukum Indische Partij.
Karena tulisan yang bernada menyindir secara keras terhadap pemerintah kolonial Belanda, maka dalam hal ini Gubernur Jendral Idenburg memberikan hukuman -walau tanpa proses pengadilan- pada Soewardi berupa hukuman internering yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk bertempat tinggal atau lebih sering disebut hukum buang. Pulau Bangka sebagai tempat pembuangan Soewardi. 

Merasakan rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil, dr. Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo membuat tulisan yang bernada membela Soewardi, akan tetapi oleh pihak Belanda dianggap menghasut rakyat untuk memusuhi dan memberontak pada pemerinah kolonial pada saat itu. Akibatnya keduanya juag terkena hukuman internering, dr. Douwes Dekker dibuang di Kupang dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo dibuang ke pulau Banda. Namun mereka menghendaki dibuang ke Negeri Belanda karena dianggap akan lebih bermanfaat yaitu mereka bisa lebih banyak memperlajari banyak hal dari pada didaerah terpencil, dan akhirnya mereka diijinkan untuk menetap di Negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman.
Dalam masa pembuangan itu tidak dia sia-siakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga berhasil memperoleh Europeesche Akte. Setelah kembali ke tanah air di tahun 1918, ia mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Diwujudnyatakan bersama rekan-rekan seperjuangan dengan mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau lebih dikenal dengan Perguruan Nasional Tamansiswa pada 3 Juli 1922, sebuah perguruan yang bercorak nasional. 

Di Tamansiswa murid-murid sangat ditekankan pendidikan rasa kebangsaan agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Selain mencurahkan dalam dunia pendidikan secara nyata di Tamansiswa Soewardi juga tetap rajin menulis, namun tema tulisan-tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan. Tulisannya yang berisi konsep-konsep pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan jumlahnya mencapai ratusan buah. Melalui konsep-konsep itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Banyak rintangan yang dihadapi dalam membina Tamansiswa, antara lain adanya Ordonansi Sekolah Liar yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi berkat perjuangannya, ordonansi itu dicabut kembali.

Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka Raden Mas Soewardi Soeryaningrat berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara, dan semenjak saat itu Ki Hadjar tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Dalam zaman Pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetap dilanjutkan. Waktu Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dalam tahun 1943, Ki Hajar duduk sebagai salah seorang pimpinan di samping Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan K.H. Mas Mansur. Jabatan yang pernah dipegang setelah Indonesia merdeka ialah sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama.
Banyak kalangan sering menyejajarkan Ki Hadjar dengan Rabindranath Tagore, seorang pemikir, pendidik, dan pujangga besar kelas dunia yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional India, karena mereka bersahabat dan memang memiliki kesamaan visi dan misi dalam perjuangannya memerdekakan bangsanya dari keterbelakangan. Tagore dan Ki Hadjar sama-sama dekat dengan rakyat, cinta kemerdekaan dan bangga atas budaya bangsanya sendiri. Tagore pernah mengembalikan gelar kebangsawanan (Sir) pada raja Inggris sebagai protes atas keganasan tentara Inggris dalam kasus Amritsar Affair. Tindakan Tagore itu dilatarbelakangi kecintaannya kepada rakyat. Begitu juga halnya dengan ditanggalkannya gelar kebangsawanan (Raden Mas) oleh Ki Hadjar. Tindakan ini dilatarbelakangi keinginan untuk lebih dekat dengan rakyat dari segala lapisan. Antara Ki Hadjar dengan Tagore juga merupakan sosok yang sama-sama cinta kemerdekaan dan budaya bangsanya sendiri. Dipilihnya bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai medan perjuangan tidak terlepas dari "strategi" untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah. Adapun logika berpikirnya relatif sederhana; apabila rakyat diberi pendidikan yang memadai maka wawasannya semakin luas, dengan demikian keinginan untuk merdeka jiwa dan raganya tentu akan semakin tinggi.

Sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan pendiri Tamansiswa, Ki Hadjar memang tidak sendirian berjuang menanamkan jiwa merdeka bagi rakyat melalui bidang pendidikan. Namun telah diakui dunia bahwa kecerdasan, keteladanan dan kepemimpinannya telah menghantarkan dia sebagai seorang yang berhasil meletakkan dasar pendidikan nasional Indonesia. Ki Hadjar bukan saja seorang tokoh dan pahlawan pendidikan ini tanggal kelahirannya 2 Mei oleh bangsa Indonesia dijadikan hari Pendidikan Nasional, selain itu melalui surat keputusan Presiden RI no. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959 Ki Hadjar ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional. Penghargaan lainnya yang diterima oleh Ki Hadjar Dewantara adalah gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada di tahun 1957.

Dia meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Sebagai wujud melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara oleh pihak penerus perguruan Tamansiswa didirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta. Dalam museum terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hadjar sebagai pendiri Tamansiswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat-menyurat semasa hidup Ki Hadjar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Uraian diatas adalah sekilas potongan sejarah perjuangan Ki Hadjar dan terlihat jelas jiwa kebangsaannya telah tertanam sejak muda. Dan jiwa kebangsaannya itu memberikan kontribusi dan dorongan kuat pada dirinya untuk melahirkan konsep-konsep pendidikan yang berwawasan kebangsaan.

Sabtu, Oktober 24, 2009

Suku Dayak Meratus

Suku_Dayak_Meratus

Suku Bukit/Suku Dayak Bukit/Suku Dayak Meratusadalah suku asli yang mendiami pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, karena itu suku ini lebih senang disebut Dayak Meratus, daripada "Dayak Bukit" sudah terlanjur dimaknai sebagai "orang gunung". Padahal menurut Hairus Salim dari kosa kata lokal di daerah tersebut istilah 'bukit' berarti bagian bawah dari suatu pohon' yang juga bermakna 'orang atau sekelompok orang atau rumpun keluarga yang pertama yang merupakan cikal bakal masyarakat lainnya'. Adapula yang menamakan sebagai Dayak Banjar, artinya Dayak yang berasal dari daerah Banjar yaitu Kalimantan Selatan.


Populasi suku Dayak Bukit di Kalimantan Selatan pada sensus penduduk tahun 2000 berjumlah 35.838 jiwa, sebagian besar daripadanya terdapat di kabupaten Kota Baru yang berjumlah 14.508 jiwa.

Suku Bukit juga dinamakan Ukit, Buket, Bukat atau Bukut. Suku Bukit atau suku Dayak Bukit terdapat di beberapa kecamatan yang terletak di pegunungan Meratus pada kabupaten Banjar, kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, kabupaten Tapin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru.

Beberapa golongan Dayak Bukit yaitu
Dayak Pitap, di hulu sungai Pitap, kecamatan Awayan, Balangan
Dayak Hantakan, di kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah
Dayak Haruyan, di kecamatan Haruyan, Hulu Sungai Tengah
Dayak Loksado, di kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan
Dayak Piani, di kecamatan Piani, Tapin
Dayak Paramasan, di kecamatan Paramasan, Banjar
Dayak Riam Adungan, di kecamatan Kintap, Tanah Laut
Dayak Bajuin, di kecamatan Pelaihari, Tanah Laut
Dayak Bangkalaan, di kecamatan Kelumpang Hulu, Kotabaru
Dayak Sampanahan, di kecamatan Sampanahan, Kotabaru
Dayak Labuhan
dan lain-lain



Rumpun Ot Danum

Menurut Cilik Riwut, Suku Dayak Bukit merupakan suku kekeluargaan yang termasuk golongan suku (kecil) Dayak Ngaju. Suku Dayak Ngaju merupakan salah satu dari 4 suku kecil bagian dari suku besar (rumpun) yang juga dinamakan Dayak Ngaju.

Mungkin adapula yang menamakan rumpun suku ini dengan nama rumpun Dayak Ot Danum. Penamaan ini juga dapat dipakai, sebab menurut Tjilik Riwut, suku Dayak Ngaju merupakan keturunan dari Dayak Ot Danum yang tinggal atau berasal dari hulu sungai-sungai yang terdapat di kawasan ini, tetapi sudah mengalami perubahan bahasa. Jadi suku Ot Danum merupakan induk suku, tetapi suku Dayak Ngaju merupakan suku yang dominan di kawasan ini.

Silsilah suku Bukit;

Suku Dayak (suku asal), terbagi 5 suku besar / rumpun:
Dayak Laut (Iban)
Dayak Darat
Dayak Apo Kayan / Kenyah-Bahau
Dayak Murut
Dayak Ngaju / Ot Danum, terbagi 4 suku kecil: 
Dayak Maanyan
Dayak Lawangan
Dayak Dusun
Dayak Ngaju, terbagi beberapa suku kekeluargaan (sedatuk) : 
Dayak Bukit
Dayak Bakumpai
Dayak Berangas
Dayak Mendawai
dan lain-lain

Menurut Alfani Daud, suku Dayak Bukit sebagaimana suku Banjar, nenek moyangnya juga berasal dari Sumatera dan sekitarnya ( daerah Melayu). Karena itu bahasa Bukit dinamakan sebagai "Bahasa Melayu Bukit" (Bukit Malay).

Budaya Bukit

Suku ini dapat digolongkan sebagai suku Dayak, karena mereka teguh memegang kepercayaan atau religi suku mereka. Akan tetapi religi suku ini, agak berbeda dengan suku Dayak di Kalimantan Tengah (Suku Dayak Ngaju), yang banyak menekankan ritual upacara kematian. Suku Dayak Bukit lebih menekankan upacara dalam kehidupan, seperti upacara pada proses penanaman padi atau panen, sebagaimana halnya dengan suku Kanayatn di Kalimantan Barat. Suku Dayak Bukit juga tidak mengenal tradisi ngayau yang ada zaman dahulu pada kebanyakan suku Dayak.

Upacara ritual suku Dayak Bukit, misalnya "Aruh Bawanang". Tarian ritual misalnya tari Babangsai untuk wanita dan tari Kanjar untuk pria. Suku Bukit tinggal dalam dalam rumah besar yang dinamakan balai.

Balai merupakan rumah adat untuk melaksanakan ritual pada religi suku mereka. Bentuk balai, "memusat" karena di tengah-tengah merupakan tempat altar atau panggung tempat meletakkan sesajen. Tiap balai dihuni oleh beberapa kepala keluarga, dengan posisi hunian mengelilingi altar upacara. Tiap keluarga memiliki dapur sendiri yang dinamakan umbun. Jadi bentuk balai ini, berbeda dengan rumah adat suku Dayak umumnya yang berbentuk panjang (Rumah Panjang).

Suku Dayak Bukit menganal tiga kelompok roh pemelihara kawasan pemukiman dan tempat tinggal yaitu :
Siasia Banua
Bubuhan Aing
Kariau

Siasia Banua contohnya :
Siasia Banua Kambat
Siasia Banua Pantai Batung
Siasia Banua Kambat
dan sebagainya

Bubuhan Aing contohnya :
Bubuhan Aing Muhara Indan
Bubuhan Aing Danau Bacaramin
Bubuhan Aing Maantas
dan sebagainya

Kariau contohnya :
Kariau Labuhan
Kariau Padang Batung
Kariau Mantuil
dan sebagainya

Bahasa Melayu Bukit

Bahasa Dayak Bukit, menurut penelitian banyak kemiripan dengan dialek Bahasa Banjar Hulu. Ada pula yang menamakan bahasa Bukit sebagai "bahasa Banjar archais". Bahasa Bukit termasuk Bahasa Melayu Lokal yang disebut Bahasa Melayu Bukit (bvu).

Perbandingan hubungan suku Bukit dengan suku Banjar, seperti hubungan suku Baduy dengan suku Banten. Suku Banjar dan suku Banten merupakan suku yang hampir seluruhnya memeluk Islam, sedangkan suku Bukit dan suku Baduy merupakan suku yang teguh mempertahankan religi sukunya.



Populasi Suku Bangsa Dayak Bukit

Populasi suku Dayak Bukit di Propinsi Kalimantan Selatan : 35.838 (BPS - sensus th. 2000)

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), populasi suku Dayak Bukit di Kalimantan Selatan berjumlah 35.838 jiwa, yang terdistribusi pada beberapa kabupaten dan kota, yaitu :
585 jiwa di kabupaten Tanah Laut
14.508 jiwa di kabupaten Kota Baru (termasuk Tanah Bumbu)
1.737 jiwa di kabupaten Banjar
836 jiwa di kabupaten Barito Kuala
112 jiwa di kabupaten Tapin
3.778 jiwa di kabupaten Hulu Sungai Selatan
3.368 jiwa di kabupaten Hulu Sungai Tengah
244 jiwa di kabupaten Hulu Sungai Utara (termasuk Balangan)
1.106 jiwa di kabupaten Tabalong
7.836 jiwa di kota Banjarmasin
1.728 jiwa di kota Banjarbaru

Senin, Oktober 12, 2009

Bekatul, Murah Tetapi Berkhasiat

Bekatul, Murah Tetapi Berkhasiat
Oleh Letkol TNI (Purn) dr. Liem

SAYA menguraikan pengalaman menggunakan bekatul sebagai makanan tambahan dalam mengobati penyakit selama kurun waktu antara 5 – 10 tahun. Saya sekarang sudah berumur 78 tahun dan sudah berpraktik sebagai dokter militer dan dokter umum kurang lebih 40 tahun.

Sebelum mengulas tentang bekatul, sebagai pendahuluan saya ingin memperkenalkan tentang vitamin B15, yang sebagian besar dokter di Indonesia mungkin belum dikenal.

Vitamin B15, disebut juga Pangamic acid atau menurut struktur kimianya disebut Gluconodimethylamino-acetic-acid, ditemukan oleh seorang dokter ahli biokimia, Dr. Krebs Junior dari San Francisco AS, tahun 1952. Penemuan dokter tersebut ditentang oleh Food & Drug Administration (FDA) Amerika Serikat (Depkesnya AS).

Dr. Krebs dan teman-temannya kemudian mengembangkannya secara diam-diam di Uni Soviet, dalam kurun 10 tahun B15 sudah dipakai secara luas sebagai obat umum. Penyakit yang diobati dengan B15 diantaranya kencing manis (diabetes mellitus), tekanan darah tinggi
(hipertensi), bengek (asma), kolestrol dan gangguan aliran pembuluh darah jantung (coronair insuffsiency), serta penyakit hati.

Menurut Udalov (seorang peneliti Rusia), vitamin B15 merupakan sumber gugusan methyl yang labil (mudah dilepas dari ikatan induknya), sangat diperlukan dalam proses metabolisme melalui proses methylation untuk pembentukan adrenalin (zat antiasma).

Methylation juga sangat esensial bagi pembentukan phosphocreatin, zat penting untuk metabolisme otot jantung dan tubuh.

Vitamin B15 juga dapat meningkatkan oksigen intake di dalam otak serta menambah sirkulasi darah perifier dan oksigenisasi jaringan otot jantung.

Kandungan bekatul

Di Indonesia, B15 tidak beredar. Jika ada juga mungkin sangat terbatas. B15 di Indonesia ditemukan dalam bentuk rice brand (dedak) alias bekatul.

Masyarakat pedesaan sudah terbiasa makan bekatul, karena beras yang mereka makan adalah beras tumbuk yang masih mengandung sekira 50% bekatul. Oleh warga masyarakat di pedesaan, bekatul biasa diolah menjadi aneka makanan di antaranya dalam bentuk papais (dipepes) atau bubur.

Bekatul kaya kandungan protein, mineral, lemak, vitamin B kompleks (B1, B2, B3, B5, B6, dan B15), serta serat pencernaan (dietary fibres). Konsentrasi B15 per 100 gram paling tinggi pada bekatul (200 mg), kemudian pada jagung 150 mg, havermut 100 mg, dan pada dedak gandum 30 mg.

Beras Makanan Pokok Sumber Protein

Beras Makanan Pokok Sumber Protein


Gizi.net – Sebagai bahan pangan pokok bagi sekitar 90 persen penduduk Indonesia, beras menyumbang antara 40-80 persen protein. Bagaimana dengan zat gizi lain?

Gabah tersusun dari 15-30 persen kulit luar (sekam), 4-5 persen kulit ari, 12-14 persen bekatul, 65-67 persen endosperm dan 2-3 persen lembaga. Lapisan bekatul paling banyak mengandung vitamin B1. Selain itu, katul juga mengandung protein, lemak, vitamin B2 dan niasin.

Endosperm merupakan bagian utama butir beras. Komposisi utamanya adalah pati. Selain itu endosperm mengandung protein cukup banyak, serta selulosa, mineral dan vitamin dalam jumlah kecil.

Dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud beras adalah gabah yang bagian kulitnya sudah dibuang dengan cara digiling dan disosoh menggunakan alat pengupas dan penggiling (huller) serta penyosoh (polisher). Gabah yang hanya terkupas bagian kulit luarnya (sekam), disebut beras pecah kulit (brown rice).


Padi

Tujuan penggilingan dan penyosohan beras adalah untuk: 1) memisahkan sekam, kulit ari, bekatul dan lembaga dari endosperm beras, 2) meningkatkan derajat putih dan kilap beras, 3) menghilangkan kotoran dan benda asing, serta 4) sedapat mungkin meminimalkan terjadinya beras patah pada produk akhir. Tinggi-rendahnya tingkat penyosohan menentukan tingkat kehilangan zat-zat gizi. Proses penggilingan dan penyosohan yang baik akan menghasilkan butiran beras utuh (beras kepala) yang maksimal dan beras patah yang minimal.


Beras Merah (Brown Rice)

Proses penyosohan beras pecah kulit menghasilkan beras giling, dedak dan bekatul. Sebagian protein, lemak, vitamin dan mineral akan terbawa dalam dedak, sehingga kadar komponen-komponen tersebut dalam beras giling menurun.

Beras giling yang diperoleh berwarna putih karena telah terbebas dari bagian dedaknya yang berwarna coklat. Bagian dedak padi sekitar 5-7 persen dari berat beras pecah kulit. Makin tinggi derajat penyosohan dilakukan makin putih warna beras giling yang dihasilkan, namun makin miskin zat-zat gizi.


Beras Putih (Milled Rice)

Komposisi Gizi
Komposisi kimia beras berbeda-beda tergantung pada varietas dan cara pengolahannya. Selain sebagai sumber energi dan protein, beras juga mengandung berbagai unsur mineral dan vitamin. Sebagian besar karbohidrat beras adalah pati (85-90 persen), sebagian kecil pentosan, selulosa, hemiselulosa dan gula. Dengan demikian sifat fisikokimia beras terutama ditentukan oleh sifat fisikokimia patinya.

Protein adalah komponen kedua terbesar beras setelah pati. Sebagian besar (80 persen) protein beras merupakan fraksi tidak larut dalam air, yang disebut protein glutelin. Sebagai bahan makanan pokok di Indonesia, beras dalam menu makanan masyarakat menyumbang sedikitnya 45 persen protein.

Beras pecah kulit rata-rata mengandung 8 persen protein, sedangkan beras giling mengandung 7 persen. Dibanding biji-bijian lainnya, kualitas protein beras lebih baik karena kandungan lisinnya lebih tinggi. Walaupun demikian lisin tetap merupakan asam amino pembatas yang utama (terkecil jumlahnya) dalam beras.

Kandungan lemak beras pecah kulit adalah 1,9 persen, sedangkan pada beras giling hanya 0,7 persen. Itu berarti sekitar 80 persen lemak terdapat dalam dedak dan bekatul, yang terpisah dari beras giling saat penyosohan. Ditinjau dari segi keawetan beras, hal ini menguntungkan karena lemak mudah teroksidasi dan mengakibatkan timbulnya bau tengik.

Proses penyosohan juga mengurangi kadar mineral pada beras giling. Sebagian besar mineral terdapat pada bagian dedak dan hanya sekitar 28 persen yang tertinggal pada beras giling. Komposisi mineral bervariasi tergantung dari kondisi tanah dimana padi ditanam. Unsur mineral utama adalah fosfor, kalsium, magnesium dan besi.

Beras pecah kulit mengandung vitamin lebih besar daripada beras giling. Vitamin terkonsentrasi pada lapisan bekatul dan lembaga. Penyosohan menurunkan dengan drastis kadar vitamin B komplek sampai 50 persen atau lebih. Beras mengandung vitamin C dan D dalam jumlah yang sangat kecil atau tidak sama sekali.

Umumnya beras putih berasal dari beras yang telah digiling sehingga sudah hilang kulit arinya, sementara beras merah berasal dari beras tumbuk, yang kulit arinya tak banyak hilang. Jadi sebenarnya beras merah bukan beras berwana merah, melainkan sama dg beras putih hanya beda tahapan prosesnya.Kulit ari beras yang masih tertinggal pada beras merah mengandung zat-zat gizi yang penting bagi tubuh, di dalamnya kaya serat dan minyak alami. Sehingga tak hanya mengenyangkan, namun juga mencegah berbagai penyakit saluran pencernaan.

Jika ditilik, dalam satu mangkuk beras merah mengandung sekitar 3,5 gram serat, sementara beras putih kurang dari 1 gram. Banyak manfaat dari mengonsumsi beras merah, yakni dapat meningkatkan perkembangan otak dan menurunkan kolesterol darah. Sebut saja, lemak, dalam kulit ari kebanyakan merupakan lemak esensial, yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak anak. Sedangkan senyawa-senyawa dalam lemak kulit ari juga dapat menurunkan kolesterol darah, salah satu faktor risiko penyakit jantung.

Kandungan vitamin dan mineral beras merah 2-3 kali beras putih. Beras merah mengandung tiamin (vitamin BI) yang diperlukan untuk mencegah beri-beri pada bayi. Zat besinya juga lebih tinggi, membantu bayi usia 6 bulan ke atas yang asupan zat besinya dari ASI sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan tubuh. Belum lagi vitamin dan mineral-mineral penting lainnya.

Unsur gizi lain yang terdapat pada beras merah adalah fosfor (243 mg per 100 gr bahan). Dan selenium yang merupakan elemen kelumit (trace element) yang merupakan bagian esensial dari enzim glutation peroksidase.

Enzim ini berperan sebagai katalisator dalam pemecahan, peroksida menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik-peroksida dapat berubah menjadi radikal bebas yang mampu mengoksidasi asam lemak tidak jenuh dalam membran sel hingga merusak membran tersebut, menyebabkan kanker, dan penyakit degeneratif lainnya.

Karena kemampuannya itulah banyak pakar mengatakan bahan ini mempunyai potensi untuk mencegah penyakit kanker dan penyakit degeneratif lain.

Selasa, September 08, 2009

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat
dipertanggungjawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat;
b. bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk membentuk 
Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan Presiden;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan 
Amil Zakat Nasional; 
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dan untuk melaksanakan 
ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu membentuk dan 
mengangkat anggota Badan Amil Zakat Nasional dengan Keputusan Presiden; 
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885); 
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.
BAB I
UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasi-an, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 
pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim 
sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 
3. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama. 
BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUGAS
Pasal 2
(1) Membentuk Badan Amil Zakat Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Keputusan Presiden ini. 
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional bertanggung jawab kepada Presiden. 
Pasal 3
Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 4
Badan Amil Zakat Nasional bertugas:
a. melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 5
Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas:
a. Badan Pelaksana; 
b. Dewan Pertimbangan; 
c. Komisi Pengawas. Page 2

Bagian Kedua
Badan Pelaksana
Pasal 6
Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpul-an, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 
sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan 
Pertimbangan.
Pasal 8
Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.
Pasal 9
Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pelaksana dapat 
meminta pertimbangan dan berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.
Bagian Ketiga
Dewan Pertimbangan
Pasal 10
Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.
Bagian Keempat
Komisi Pengawas
Pasal 11
Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.
Pasal 12
Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.
Pasal 13
(1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi Pengawas. 
(2) Ketua Komisi Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan susunan organisasi Komisi Pengawas dan 
menunjuk anggotanya dalam organisasi yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan 
anggota Komisi Pengawas. 
Pasal 14
Hasil pelaksanaan tugas pengawasan Komisi Pengawas, disampai-kan kepada Badan Pelaksana untuk
ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
BAB IV
JANGKA WAKTU KEANGGOTAAN
Pasal 15
(1) Anggota Badan Amil Zakat Nasional diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun. 
(2) Anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah menyelesaikan satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), dapat diangkat kembali sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya untuk satu kali periode 
berikutnya. 
BAB V
HUBUNGAN KERJA DENGAN
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
Pasal 16
(1) Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan zakat secara nasional agar lebih berdaya guna dan 
berhasil guna, Badan Amil Zakat Nasional melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Daerah di 
semua tingkatan. 
(2) Hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat koordinatif, 
konsultatif, dan informatif. 
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Page 3

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional dibebankan pada Anggaran 
Departemen Agama.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri.
Pasal 19
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo

Panitia Zakat Bukan Amil Tapi Wakil Muzaki

Panitia Zakat Bukan Amil Tapi Wakil Muzaki

Amil zakat adalah orang yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Di dalam UU No.38 tahun 1999, sebuah lembaga bisa termasuk dalam kategori amil zakat.


Lalu, bagaimana dengan status panitia zakat yang dibentuk secara insidentil di bulan Ramadhan ? Dapatkah mereka dikategorikan sebagai amil sebagaimana pengertian yang disebutkan di atas. Menurut penjelasan Maratua Simanjutak mengacu pada Al Qur’an Surah at Taubah ayat 103, bahwa amil zakat adalah orang yang mendapatkan delegasi dari pemerintah. “Artinya, amil adalah mereka yang diangkat dan dikukuhkan oleh pemerintah,” tutur Ketua Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Utara menegaskan.

Bangsa Indonesia mengalami masa di mana belum ada ketentuan perundangan-undangan khusus tentang zakat. Pada masa-masa tersebut maka berlakulah ketentuan yang dibuat ahlul halli wal aqdi (perwakilan). Dan fikih mengakui keberadaan Ahlul halli wal aqdi. Sebelum ada ketentuan pemerintah, maka tiga pilar kekuatan yang ada di masyarakat, yaitu ulama, umara dan cendekiawan (atau pemangku adat) menjadi penggantinya. Dialah ahlul halli wal aqdi.. “Maka merekalah yang mengangkat amil. Dan itu berlaku dalam fikih,” tandas Maratua guru besar bidang fikih ini.

Ahlul halli wal aqdi seperti di negara Indonesia, yang bukan Islam adalah berdasarkan ulul amri bisy syaukah (ulul amri karena mempunyai kekuasaan), dan tugas ini ada di MPR/DPR yang membuat UU. Mereka sama statusnya seperti ahlul halli wal aqdi. Oleh karenanya UU yang ditetapkan oleh MPR/DPR, itu diakui oleh fikih. Itulah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Maka dengan lahirnya UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, amil-amil yang diangkat oleh ahlul halli wal aqdi sudah tidak lagi dikatakan amil dan tidak boleh lagi beroperasi. Dan digantikan oleh amil-amil yang diangkat oleh pemerintah. “Menurut ketentuan fikih, mereka tidak boleh lagi beroperasi sebagai amil,” katanya sambil menyayangkan masih banyak orang yang bukan lagi statusnya amil tapi masih beroperasi di masjid-masjid. Padahal mereka sudah beralih fungsi statusnya. ”Kalau dulu dia sebagai amil yang termasuk asnaf delapan, sejak adanya UU No.38 maka statusnya berubah menjadi perwakilan muzaki,” katanya.

Karena sebagai wakil muzaki, maka mereka –yang oleh Maratua diberi istilah Panitia Amil Zakat/PAZ, tetap boleh menerima zakat, tapi bukan untuk dia melainkan untuk asnaf zakat yang jumlahnya 8 golongan. PAZ ini statusnya hanya membantu muzaki. Muzaki harus menyampaikannya dengan ucapan, ’Ini zakat kami untuk disampaikan kepada yang berhak’. Bukan untuk Anda sebagai amil, kata Maratua. Kebolehan panitia amil zakat ini menerima zakat bukan karena kapasitas dia sebagai amil namun sudah berubah fungsi sebagai wakil muzaki. Ini disebabkan karena sudah ada Undang-undang yang mengatakan zakat ditunaikan melalui amil.

Tidak Punya Hak Amil

Keberadaan panitia sebagai wakil muzaki tidak boleh mengambil yang menjadi hak amil, yaitu seperdelapan. Melainkan dia harus dibiayai oleh amil yang sesungguhnya. Atau didanai muzaki dengan cara memberikan biaya kepada perwakilannya itu. Sama seperti di dalam ketentuan qurban. Panitia tidak boleh mengambil dari nominal qurban melainkan pekurban harus memberikan sejumlah dana tambahan untuk operasionalisasi qurban tersebut. Begitu juga di dalam kepanitiaan zakat. Muzaki seharusnya memberikan dananya kepada panitia sebagai biaya operasional untuk memberikan zakatnya kepada yang berhak. ”Panitia itu harus dibiayai oleh muzaki. Kata dia, sama seperti dalam ketentuan qurban.

Keberadaan UU No.38 tahun 1999 yang menurut Maratua merupakan landasan perubahan status ke amilan panitia Ramadhan harus dipahami masyarakat muslim terutama panitia zakat Ramadhan. Namun karena belum semua masyarakat muslim mempunyai pemahaman seperti maka di sinilah tugas BAZ (Badan Amil Zakat) di daerah untuk melakukan terobosan.

Sebagai Ketua Harian Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Utara, Maratua memberikan solusi permasalahan ini. Pertama, dengan cara meminta kepada BAZ-BAZ yang ada di kecamatan untuk mengangkat mereka menjadi UPZ (Unit Pelaksana Zakat). Panitia di masjid-masjid diangkat menjadi amil resmi oleh BAZ Kecamatan selama tiga tahun sama seperti periode di BAZ Propinsi.

Tugas amil melaporkan jumlah zakat yang dikumpulkan. Mereka tidak perlu menyetorkan tapi hanya melaporkan jumlah zakat yang dihimpun. Zakat fitrah dan zakat maal yang dikumpulkan itu dikembalikan lagi kepada warga sekitar. Propinsi Sumatera Barat tidak membenarkan BAZ Propinsi dan BAZ Kabupaten menerima zakat fitrah. Ketentuan di Sumatera Barat zakat fitrah harus dikembalikan lagi kepada warga sekitar, baik di kecamatan maupun di desa-desa. Amil yang ada di wilayah tersebut harus mengetahui asnaf apa saja yang ada di daerah tersebut.

Dengan dibentuknya UPZ maka amil bisa terhindar dari pengambilan hak terlalu besar. Sebab jika yang ada di daerah tersebut mustahiknya sedikit kalau dibagi rata mustahik yang ada maka bisa jadi amil akan mendapatkan bagian yang besar. ”Inilah yang terjadi di PAZ,” katanya. Sementara jumlah amilnya sedikit dan hanya bekerja antara 5-7 hari di akhir Ramadhan.”Seperti ini kan terlalu besar dan tidak adil. Mereka hanya bekerja antara 5 atau 7 hari sedangkan haknya misalnya 20 persen,” ujarnya.

Manfaat kedua, kalau dibentuk UPZ, mereka tidak perlu tergesa-gesa menyalurkan zakatnya habis di malam Idul Fitri. Zakat yang terkumpul di UPZ bisa dibagikan setelah hari raya. ”Karena zakat tersebut sudah sampai di tangan mustahik (amil). Yang tidak boleh dalam ketentuan agama kan kalau zakatnya belum sampai di tangan mustahik sebelum shalat id. Ini kan jelas sudah sampai. Yang menerima amil kan? Jadi kalau dibagi setelah shalat itu tidak masalah,” jelas Maratua.

Meski demikian, di Sumatera Barat belum semua masjid menjadi UPZ. Karena ada juga yang menolak. Alasannya repot harus membuat laporan. Namun inovasi Maratua layak untuk diterapkan di daerah lain sebagai upaya penataan zakat ke depan.


UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 38 TAHUN 1999 
TENTANG 
PENGELOLAAN ZAKAT 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing; 
bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat; 
bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu; 
bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan; 
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a,b,c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat; 

Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

   
 


Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : 

 

Memutuskan  
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT 

   

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

   
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 
Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 
Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. 
Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. 
Agama adalah agama Islam. 
Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama. 
   

   
Pasal 2 

   
Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. 
   

   
Pasal 3 

   
Pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq, dan amil zakat. 

   

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 4 

   
Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
   

   
Pasal 5 

   
Pengelolaan zakat bertujuan: 
meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; 
meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 
meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 

   

BAB III 
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT 

Pasal 6 

  Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. 
Pembentukan badan amil zakat: 
nasional oleh Presiden atas usul Menteri; 
daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi; 
daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; 
kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecematan. 
Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. 
Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu 
Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. 
   

   
Pasal 7 

  Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. 
Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri. 
   

   
Pasal 8 

   
Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. 
   

   
Pasal 9 

   
Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. 
   

   
Pasal 10 

   
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri. 

   

BAB IV 
PENGUMPULAN ZAKAT 

Pasal 11 

  Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. 
Harta yang dikenai zakat adalah: 
emas,perak, dan uang; 
perdagangan dan perusahaan; 
hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; 
hasil pertambangan; 
hasil peternakan; 
hasil pendapatan dan jasa; 
rikaz 
Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. 
   

   
Pasal 12 

  Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. 
Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan muzzaki. 
   

   
Pasal 13 

   
Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. 
   

   
Pasal 14 

  Muzzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. 
Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzzaki untuk menghitungnya. 
Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat ata lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
   

   
Pasal 15 

   
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri. 

   

BAB V 
PENDAYAGUNAAN ZAKAT 

Pasal 16 

  Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. 
Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. 
Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri. 

   

Pasal 17 

   
Hasil penerimaan infaq, shadaqa, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. 

   

BAB VI 
PENGAWASAN 

Pasal 18 

  Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5). 
Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota. 
Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat. 
Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat emminta bantuan akuntan publik. 
   

   
Pasal 19 

   
Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. 
   

   
Pasal 20 

   
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat. 

   

BAB VII 
SANKSI 

Pasal 21 

  Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sabagimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurunngan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran. 
Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

   

BAB VIII 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Pasal 22 

   
Dalam hal muzzaki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Repulik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional. 
   

   
Pasal 23 

   
Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat. 

   

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 

  Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. 
Selambat-lambatnya dua tahn sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini. 

   

BAB X 
PENUTUP 

Pasal 25 

   
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
   

   
   
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 23 September 1999 

   
   
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

   
  

   
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 September 1999 

   
   
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd 
MULADI 

  


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164 

  

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 
Kepala biro Peraturan 
Perundang-undangan II 
Plt. 
Edy Sudibyo